Makalah Sistem Ekonomi

Salam Super

PANDAI MEMILIH KUALITAS EMOSI

Sahabatku yang berhak bagi kebahagiaan, katakanlah ini sebagai kalimatmu sendiri …

Tuhanku Yang Maha Damai,

Aku tahu bahwa aku tak mungkin sepenuhnya berhasil menghapus perasaan buruk dari hatiku.

Dan juga tak logis bagiku untuk mengharapkan hanya perasaan baik yang mengisi hatiku.

Karenanya, aku harus memandaikan diri dalam Hukum Pilihan Emosi, untuk memilih kualitas emosi yang baik sebagai isi hatiku, agar yang baik tumbuh dalam pikiranku, dan agar yang baik berkembang dalam tindakanku.

Jika aku patuh kepada kebaikan dalam The Law of Emotional Choice, aku akan menjadi kuat karena perasaan baikku, dan tidak terjebak dan mengerdil dalam perasaan buruk yang sesungguhnya sementara itu.

Tuhanku Yang Maha Penyayang,

Hari ini aku memohon pendampinganMu dalam upayaku untuk lebih banyak bersemangat dan bergembira dalam kehidupan dan pekerjaanku, dan tidak berlama-lama mengeluh dalam perasaan buruk, dan jika aku sempat dihinggapi perasaan buruk - aku segera menggunakannya untuk menguatkan diriku.

Ooh … alangkah indahnya, aku membayangkan diriku menari dalam kedamaian hati, menyanyi dalam kegembiraan, dan tersenyum dalam kehidupan yang Kau wangikan dengan aroma kesurgaan, dan yang Kau meriahkan dengan kecintaan keluarga dan sahabat yang jujur dan setia.

Tuhanku, janganlah Kau jauhkan aku dari impianku.

Hari ini, bukakanlah bagiku pintu menuju kepantasan bagi rezeki yang utuh dan bersambung, bagi cinta yang mesra dan setia, bagi pekerjaan yang memuliakan sesama, dan bagi kedudukan yang anggun dalam kerajaanMu.

Aamiin

--------------

"Semakin banyak yang berdoa, semakin baik bagi yang berdoa."

Mario Teguh

MakalahPerencanaan Pembangunan Dan an Pemerintah Daerah Di Indonesia

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  

Disusun Oleh :

TASMIN

021280014

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2011

Daftar Isi

Daftar Isi …………………………………………………………………………  1

BAB I

Pendahuluan ……………………………………………………………………  2

A. Latar Belakang ……………………………………………………………….  2

B. Rumusan Masalah …………………………………………………………..  2

BAB II

Pembahasan ……………………………………………………………………  3

A.  ABK, Sebuah harapan ke arah perbaikan ……………………………….   3

B.  Sudahkah musrenbang menjadi sumber penyusunan ABK? ………..   6

C. Hambatan-hambatan dalam proses penganggaran ……………………   7

D. Peran Bappeda ………………………………………………………………  8

E.  Peran DPRD …………………………………………………………………   9

F.  Sistem Insentif dan Disinsentif ……………………………………………   11

BAB III

Kesimpulan dan saran ………………………………………………………..  13

Daftar Pustaka ………………………………………………………………….  15

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Setelah lebih dari enam tahun, otonomi daerah di Indonesia masih menyisakan tantangan. Otonomi daerah tidak hanya mentransfer kewenangan dan sumber keuangan, tetapi juga mendorong terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Namun, mulai terlihat adanya inisiatif untuk mendorong ke arah pemerintahan yang baik, antara lain upaya pemberantasan korupsi yang meningkat terutama dalam dua tahun terakhir ini, yang diiringi liputan media yang luas.

Salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah adalah memperbaiki sistem keuangan negara. Pemerintah, misalnya, menerapkan sistem penganggaran yang disebut sebagai Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, DPRD dan bahkan masyarakat.

B.    Rumusan Masalah

Sejak sistem ini diterapkan di berbagai sektor dan lembaga pemerintahan di Indonesia tahun 2003, banyak sekali pengalaman yang telah diperoleh. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah sejauh mana penyusunan anggaran berbasis kinerja tersebut diterapkan di setiap SKPD dan dapatkah mendorong terwujudnya tata kelola pembangunan yang baik?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     ABK, Sebuah harapan ke arah perbaikan

ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik.

Melalui ABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Secara ringkas, ada tiga tahap penting dalam penyusunan APBD, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar. Pertama, tahap perencanaan, dengan Bappeda sebagai koordinator. Kedua, tahap penganggaran, yang dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketiga, tahap legislasi/pengesahan, dikoordinasikan oleh TAPD dengan Tim Anggaran DPRD. Penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja (ABK) di tingkat kabupaten dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berlangsung dari tingkat desa sampai kabupaten. Hasil Musrenbang menjadi salah satu bahan masukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merancang usulan kegiatan tahun berikutnya, dengan dibantu oleh  tim asistensi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Usulan kegiatan yang disetujui dimuat dalam dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh tim asistensi Bappeda. Dokumen RASK kemudian dibahas oleh Tim Asistensi Eksekutif, yang terdiri atas Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hasilnya dituangkan dalam dokumen Rancangan APBD (RAPBD). RAPBD dibahas oleh DPRD untuk disetujui serta dievaluasi oleh pemerintah Provinsi. Setelah pemerintah provinsi memberikan persetujuannya, RAPBD kemudian disahkan oleh DPRD menjadi APBD.  Penjabarannya kemudian disusun dalam dokumen yang disebut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk APBD tahun berjalan.

=  Januari-April  =

= September-Desember  =

=  Mei-Agustus  =

Pengesahan

Penganggaran

Perencanaan

                           

SKPD merancang RKA dan dikonsultasikan dengan Bappeda

Bupati (beserta jajaran SKPD) menyusun Ranperda APBD, dan dibahas bersama DPRD

TAPD menyusun PPA dan dikonsultasikan serta dibahas bersama DPRD

Ket :

RKA         =          Rencana Kerja dan Anggaran

RPA         =          Prioritas dan Plafon Anggaran

TAPD      =          Tim anggaran Pemerintah Daerah

Gambar skema proses penyusunan APBD selama satu tahun anggaran

Proses penyusunan APBD saat ini lebih sering dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Dasar kebijakannya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepmen tersebut direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di tingkat desa, kegiatannya disebut Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Di tingkat kecamatan, kegiatannya disebut Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musbangcam).

Proses penganggaran berbasis kinerja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Permendagri 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D).Di dalam P5D, Bappeda berperan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang pada akhirnya menjadi APBD, sedangkan dalam sistem ABK perencanaan pembangunan dibuat oleh setiap SKPD dengan diasistensi oleh Bappeda. Selain itu, pada P5D perencanaan pembangunan masih belum terintegrasi secara menyeluruh dengan proses penganggaran.

Pemerintah kabupaten - dalam hal ini Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan setiap SKPD menganggap ABK adalah sesuatu yang akan berdampak baik khususnya di dalam mengarahkan perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek yang lebih sinergis dan terintegrasi dengan  penganggarannya. Melalui proses ini, SKPD diharuskan membuat suatu program yang terukur baik input, output maupun outcomenya jika ingin mendapatkan kucuran dana untuk program-program yang diajukan. Di samping itu, dana-dana yang dikeluarkan melalui APBD tiap tahunnya bisa digunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Dengan penganggaran berbasis kinerja dan proses yang lebih partisipatif diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

B.    Sudahkah musrenbang menjadi sumber penyusunan ABK?

Proses penyerapan aspirasi melalui Musrenbang tidak dilakukan oleh setiap instansi pemerintah secara terpisah, tetapi melalui perwakilan dari setiap SKPD yang hadir dalam forum musyawarah. Di satu sisi, proses penyerapan tersebut lebih praktis dan berpeluang menangkap program atau isu yang sifatnya lintas SKPD. Di sisi lain, aspirasi yang disampaikan menjadi kurang fokus pada suatu sektor tertentu, sehingga mempersulit masing-masing SKPD untuk menterjemahkan aspirasi masyarakat, sehingga usulan masyarakat yang sering terungkap lebih banyak berupa permintaan atas pembangunan prasarana fisik alih-alih pengelolaan hutan secara lestari. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa aspirasi yang tertampung tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Penggalian aspirasi melalui Musrenbang seringkali belum dibarengi dengan  data mengenai kondisi terkini yang dapat diandalkan. Padahal ketiadaan data yang terpercaya dan lengkap data yang lengkap dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Walaupun bukan satu-satunya sumber  acuan (karena masih ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD dan Rencana strategis, Restra), seharusnya Musrenbang menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan RAPBD. Namun dalam kenyataannya, hasil Musrenbang belum sepenuhnya menjadi acuan penyusunan program dan anggaran dalam beberapa sektor, dan aspirasi yang terkumpul hanya dituangkan dalam sebuah laporan yang disimpan untuk acuan di waktu yang akan datang. Hal ini karena terbatasnya waktu dan pengetahuan untuk memahami aturan ABK dan mengolah aspirasi masyarakat yang sifatnya cenderung umum ketimbang sektoral.

C.    Hambatan-hambatan dalam proses penganggaran

Walaupun penyusunan ABK pada prinsipnya sederhana, pada tataran teknis tidak banyak staf di kabupaten yang memahami secara mendalam proses dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya perubahan peraturan yang terkait dengan penerapan ABK dalam lima tahun terakhir, serta kesulitan untuk memahami peraturan pelaksanaan tentang ABK yang berlaku saat ini. Beberapa pemerintah daerah mengakui mengalami kesulitan memahami peraturan tentang ABK. Kesulitan yang mereka alami semakin berat ketika pemerintah pusat mengganti suatu peraturan tentang ABK pada saat mereka tengah berusaha memahami aturan tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa seringkali aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak berlandaskan kepada masukan dari pemerintah daerah.

Salah satu kunci penyusunan ABK adalah penentuan ukuran kinerja. ABK mensyaratkan  adanya ukuran kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi, baik terhadap outcome, output maupun kewajaran dana yang dikeluarkan dengan output yang dicapai. Ukuran yang jelas akan memudahkan pemerintah, DPRD dan masyarakat untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembangunan di daerah.

Kesulitan lainnya adalah ketika mengaitkan antara output dengan biaya yang dikeluarkan dan standar pelayanan yang dipakai. Ada pandangan di kalangan pemerintah daerah bahwa misalnya kehutanan, hanya merupakan urusan pilihan, maka tidak diperlukan Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti halnya urusan wajib. Pada dasarnya urusan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja akan lebih mudah dilakukan jika standar pelayanannya tersedia. Dengan demikian, SPM untuk urusan kehutanan perlu juga disusun.

D.    Peran Bappeda

Bappeda merupakan salah satu instansi kunci yang terlibat dalam seluruh proses penyusunan APBD seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Proses asistensi yang dilakukan Bappeda dalam tahapan perencanaan yang baik sangatlah penting. Dengan demikian, Bappeda dituntut memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan berwawasan luas. Seorang perencana yang baik di Bappeda sudah selayaknya memahami hampir seluruh sektor kegiatan di daerahnya.

Sebagai salah satu instansi anggota TAPD, Bappeda mengkoordinasikan usulan program dari seluruh SKPD serta menyusun prioritas dan plafon anggaran. Dalam tahap ini, kemampuan staf Bappeda diuji untuk dapat memilih program yang paling penting untuk dilaksanakan dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, rencana strategis dan kelanjutan dari program dalam tahun anggaran sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan masih  adanya masalah klasik berupa lemahnya koordinasi antar instansi, yang menjadi salah satu faktor penyebab penyusunan anggaran tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur dan tepat waktu.

Yang tidak kalah pentingnya, Bappeda adalah organisasi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja setiap satuan kerja. Monitoring dilakukan melalui pelaporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan serta peninjauan lapangan. Pada pelaksanaannya, staf Bappeda mengaku sering menemui hambatan berupa terbatasnya SDM yang ada di Bappeda baik kualitas dan kuantitas untuk mengemban tugas monev, tidak jelasnya pembagian tugas pokok dan fungsi antara Bappeda dan bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah, dan terlambatnya laporan realisasi fisik SKPD.

Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam melakukan monev menjadi salah satu faktor meluasnya fungsi pengawasan dari DPRD, yang seharusnya hanya melaksanakan pengawasan politis namun sering kali melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis dalam monev. Fenomena seperti ini dapat saja menjadi kontraproduktif dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja.

E.     Peran DPRD

Secara struktural DPRD merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, DPRD Kabupaten Luwu Utara melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir kegiatan. Selama proses perencanaan, DPRD melakukan reses dan menyebar anggotanya untuk hadir dalam musyawarah pembangunan di setiap kecamatan dan hasilnya dijadikan dasar untuk membahas RAPBD. Setelah tahun anggaran berakhir, DPRD kembali mengadakan reses dan mengirim anggotanya untuk memantau hasil kegiatan. Hasil pemantauan tersebut dijadikan dasar untuk membahas hasil kerja pemerintah dan sekaligus menghitung anggaran sisa.

Pencapaian anggaran yang berpihak kepada masyarakat sangat memerlukan peran aktif DPRD. Di samping perannya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, DPRD terlibat dalam pembahasan umum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh pemerintah kabupaten. DPRD memiliki kekuatan untuk mempengaruhi rancangan keduanya. Terkait dengan KUA, anggota DPRD ikut membahas target pencapaian kinerja, proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan. Sementara untuk PPAS, hal yang dibahas meliputi penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, penentuan urutan program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk setiap program.

Selain itu, DPRD berperan aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD dan sangat menentukan dalam menyetujui usulan anggaran baru dari pemerintah daerah setiap tahunnya. Sekalipun Permendagri 13/2006 memberi peluang pemerintah daerah untuk menetapkan rancangan peraturan bupati tentang APBD, jika DPRD tidak menyetujuinya, nilai anggaran maksimalnya adalah sejumlah  tahun anggaran sebelumnya. Selain menjadi salah satu bentuk sanksi bagi pemerintah daerah, mekanisme tersebut memberi peluang bagi anggota DPRD untuk memainkan perannya dalam mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagian anggota DPRD melihat ABK mempermudah mereka untuk menilai apakah rencana kegiatan dengan anggaran yang diusulkan pemerintah sudah baik atau perlu direvisi. Namun, sebagian anggota juga mengeluhkan perubahan kebijakan yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu waktu untuk mempelajarinya

Para anggota DPRD juga menghadapi dilema ketika mereka harus menilai kegiatan yang dianggap tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan, terutama karena tidak adanya SPM untuk urusan pilihan. Di satu sisi, kegiatan tersebut dapat dihentikan karena dipandang tidak mencapai target, tetapi di sisi lain, tambahan pendanaan mungkin diperlukan agar kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Dengan demikian, obyektivitas (wawasan dan pengetahuan anggota dewan) sangatlah diperlukan untuk memutuskan kelayakan suatu usulan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

F.     Sistem Insentif dan Disinsentif

Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur mekanisme insentif dan disinsentif secara finansial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang dapat mendorong akuntabilitas pelaksanaan program SKPD di tingkat kabupaten. Tetapi, penerapan ABK dengan sendirinya dapat menjadi insentif bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah dan menciptakan skema reward and punishment.

Satu hal positif dari ABK adalah pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat program yang disertai dengan anggarannya. Tuntutan akuntabilitas kinerja dalam penggunaan anggaran untuk suatu kegiatan membuat SKPD menggunakan anggaran sesuai dengan pos-pos belanja yang telah dirancang dan dibahas sebelumnya yang tertuang dalam APBD. Apabila diterapkan secara konsisten, ABK dapat membawa ke arah pemerintahan yang lebih bertanggung gugat, yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja (yang baik).

Di sisi lain, pertanggungjawaban pemerintah berupa kinerja kepada masyarakat (yang diwakili DPRD) serta adanya upaya pemantauan yang ketat atas sumberdaya negara dapat menciptakan iklim pembangunan yang kondusif. Penerapan ABK dapat mendorong proses pembangunan ke arah yang lebih bertanggung jawab, terutama di wilayah yang masih  sangat memerlukan peran pemerintah yang besar dalam mendorong perekonomiannya.

Aspirasi yang dikumpulkan melalui Musrenbang pada dasarnya merupakan pelengkap dari aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui jalur perwakilan. Wakil rakyat di DPRD secara berkala terjun ke masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai program yang diperlukan oleh masyarakat. Sekalipun demikian, ada kecenderungan anggota DPRD lebih mementingkan program untuk wilayah dimana dia dipilih menjadi wakilnya.

Satu hal yang seharusnya juga mendapat perhatian adalah adanya kecenderungan para perencana untuk ‘bermain aman’, dengan merencanakan kegiatan yang lebih mungkin dicapai, sehingga tidak akan menyulitkan proses pertanggungjawabannya. Hal seperti ini bisa sangat tidak kondusif karena akan menghambat inovasi dan pertumbuhan yang diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah.

BAB III

Kesimpulan dan Saran

Penerapan ABK memberikan manfaat kepada sebagian pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan ekonomi. Pertama, proses ABK didahului oleh perencanaan yang dibuat melalui Musrenbang, yang dipercaya lebih partisipatif dari model penganggaran sebelumnya. Hal ini berpotensi menciptakan rencana program pembangunan prioritas yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang perlu ditindaklanjuti adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses, tidak hanya dalam proses Musrenbang saja.

Kedua, ABK mempermudah DPRD untuk menilai kinerja pemerintah dan sebaliknya mempermudah pemerintah menyampaikan perkembangan pembangunan yang dilaksanakannya. Dasar dari ABK sebenarnya adalah setiap pengeluaran satu rupiah harus bisa dinilai dengan besaran hasil yang dapat dicapai. Ini tentunya dilihat dari indikator output dan outcome yang tergambar secara jelas.

Ketiga, ABK mempunyai potensi untuk menjadi sistem insentif/disinsentif bagi pelaksanaan program pemerintah. ABK mempunyai karakteristik dapat memperbandingkan antara penggunaan anggaran dengan pengukuran kinerja, sehingga pengambil kebijakan dapat menyusun struktur insentif dan disinsentif dengan mendasarkan pada kinerja yang dicapai dengan sejumlah anggaran tertentu.

Walaupun demikian, penerapan ABK menghadapi tantangan antara lain terkait data, sumberdaya manusia dan mekanisme. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat maupun DPRD. Bagi pemerintah kabupaten, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, proses perencanaan kegiatan perlu ditunjang oleh ketersediaan data sekunder yang lengkap dan terbarukan. Kedua, perlu mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal untuk merencanakan, menganggarkan dan mengukur kinerja suatu program atau kegiatan serta dapat membuat SPM pada setiap SKPD. Implikasinya adalah perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di pemerintah daerah. Ketiga, pelaksanaannya mesti didukung oleh ketaatan pada tata waktu, terutama terkait dengan aturan bahwa proses ini dimulai dari Musrenbang di tingkat desa sampai kabupaten.

Bagi pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan ABK. Pertama, mempercepat proses review RAPBD kabupaten sebelum disahkan oleh DPRD. Banyak keluhan yang disampaikan oleh pihak di tingkat kabupaten bahwa proses ini cukup menyita waktu. Kedua, untuk memperlancar proses pelaksanaan program, diperlukan ketepatan waktu dalam transfer dana perimbangan yang menjadi bagian daerah. Ketiga, pemerintah propinsi dan pusat perlu memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas kepada aparat di kabupaten untuk perencanaan dan penganggaran. Keempat, pemerintah pusat seyogyanya mempersingkat proses penyusunan ABK dan menyempurnakan aturan agar lebih mendorong peran Tim Asistensi Bappeda dan Tim Asistensi Eksekutif.

Daftar Pustaka

Indra Bastian, Ph.d., sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. 2009.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7203/1/08E00282.pdf

KOMEN YA BRO..!!!!!!!

Kumpulan Makanan

Logo UMI.

IESP08 (Gembel Group)

In Gunung Nona

In Bira

Makanannya Di Padang Lampe

Mandi Berjam'ah

Segerombolan Monyet

Mandi Berjama'ah Season 2

Real Madrit Tempo Doloe

Kumpulan Gembel

Cara Mengembalikan File Yang Terhapus Dengan COMMAND PROMPT

Saat Flashdisk terkena virus, setelah di scan dengan menggunakan antivirus baik dengan antivirus lokal maupun antivirus Luar, Kadang kita menemukan Flashdisk kita kosong ketika dilihat menggunakan Windows Explorer, namun ketika dilihat pada Propertiesnya, ternyata kapasitasnya Full terpakai. Nah..kalo kamu bertemu kondisi seperti ini, bersyukurlah data kamu masih ada tetapi dalam kondisi hidden (tersembunyi). Kasus seperti ini biasanya terjadi karena virus menyembunyikan file dan folder tersebut, sehingga dibutuhkan trik khusus untuk memunculkannya kembali. Adapun cara untuk mengembalikan file atau folder yang disembunyikan (di-hidden) oleh virus adalah :

1. Buka dulu Windows Explorer dan aktifkan pilihan “show hidden files and folders” dengan cara masuk ke menu TOOLS — FOLDER OPTIONS — VIEW, kemudian pilih “show hidden files and folders“.

2. Tools yang akan kita gunakan untuk mengembalikan file atau folder yang hilang adalah perintah “attrib“, perintah ini nantinya kita gunakan pada mode Command Prompt.

3. Selanjutnya kita masuk ke Command Prompt, caranya Klik START — RUN, kemudian ketik “cmd” pada box lalu Klik OK.

4. Nah pada layar hitam inilah nantinya kita akan mengetikkan perintah “attrib” ini.

5. OK, skrg kita coba periksa isi dari file atau folder yang dihidden oleh virus pada flashdisk kita, kita asumsikan disini Drive F adalah Flashdisk. Ketikkan perintah berikut “F:” kemudian tekan ENTER, perintah ini berguna untuk pindah prompt ke drive F.

6. Untuk melihat file atau folder apa saja yang dihidden pada drive F (flashdisk), gunakan perintah “dir /ah”

Maka kita akan bisa melihat file atau folder apa saja yang disembunyikan oleh virus di flashdisk kita. Disini ada 2 folder dan 1 file yang dalam kondisi hidden, yaitu folder “DATA-PENTING“,”DATA-TA” dan “tugas-akhir.doc“.

7. Sekarang kita akan gunakan perintah “attrib” untuk memunculkan kembali file dan folder yang hidden tadi. Disini dicontohkan untuk memunculkan kembali folder “DATA-TA” dan file “tugas-akhir.doc”. Perintah “attrib” yang perlu diketikkan disini adalah :

F:\> attrib.exe -R -H -S /s /d DATA-TA

Perintah diatas akan memunculkan kembali folder “DATA-TA”, untuk memunculkan file “tugas-akhir.doc” kita gunakan perintah dibawah :

F:\> attrib.exe -R -H -S tugas-akhir.doc

8. Untuk memastikan folder dan file telah muncul kembali, silahkan kamu lihat menggunakan Windows Explorer.

9. Selamat… data kamu sudah muncul lagi..

Catt :
- Untuk memunculkan Folder gunakan perintah : “attrib.exe -R -H -S /s /d nama-folder
- Untuk memunculkan Folder gunakan perintah : “attrib.exe -R -H -S nama-file-lengkap

Tambahan :

untuk cek terlebih dahulu keberadaan file dengan perintah :
dir

Perintah dir berfungsi untuk melihat isi direktori atau drive tertentu. Untuk mengembalikan file yang di super hidden, gunakan perintah ini :
attrib -s -h *.*

Perintah attrib berarti atribut. Sedangkan parameter -s yang diawalai tanada minus(-) yang berarti mengurangi atau menghilangkan sebuah attribut, kebalikanya adalah +s yang berarti menambah sebuah atribut dalam file.

Huruf s pada parameter perintah berarti atribut untuk sistem file. Sedangkan huruf h, berarti ‘hide’, -h berarti menghilangkan atribut ‘hide’.

Parameter *.* berarti perintah yang telah diketik ditujukan untuk semua file/direktori dengan berbagai extension. Jika hanya sebuah file saja yang ingin dihilangkan super hidden-nya, misal file tersebut bernaman dokumen.doc, untuk menghilangkan super hiden pada file dokumen.doc, gunakan perintah :
attrib -s -h dokumen.doc

Setelah itu, cek keberadaan file dengan perintah dir, terlihat kan sekarang filenya? Kalo mau bikin file super hidden gimana?? Gunakan perintah ini :
attrib +s +h *.*

Perintah diatas ditujukan untuk semua file, jika hanya satu file atau satu direktori dapat menggunakan perintah attrib +s +h nama file/direktori. Contoh :
attrib +s +h dokumen.doc

Perintah diatas berarti file yang bernama dokumen.doc telah beratribut super hidden dan tidak tampak di windows explorer meski option show hidden file telah diaktifkan.

Perintah CMD utk jaringan

Berikut adalah perintah-perintah pada Command Prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer.
Untuk melakukan perintah-perintah tersebut Anda harus masuk ke Command Prompt ( Klik Start ->Run ->Ketik CMD )
1. ipconfig /all
Menampilkan informasi konfigurasi koneksi, misalnya Host Name, Primary DNS Type, Ethernet Adapter LAN.
2. ipconfig /flushdns
Menghapus DNS Cache
3. ipconfig /release
“Menghapus” semua koneksi IP Address.
4. ipconfig /renew
Membuat IP Address baru untuk adapter tertentu.
5. ipconfig /displaydns
Menampilkan DNS Cache.
6. ipconfig /registerdns
Melakukan refresh DNS dan meregister kembali koneksi DNS.
7. ipconfig /showclassid
Menampilkan informasi DHCP Class.
8. ipconfig /setclassid
Mengubah DHCP Class ID
9. control netconnections
Menampilkan Network Connection.
10. nslookup
Mengetahui alamat ip address dari nama domain yang di tuliskan
11. netstat
Menampilkan informasi koneksi TCP/IP yang sedang aktif.
12. route
Menampilkan local route.
13. hostname
Menampilkan nama komputer.
14. ping
Contoh: ping www.finderonly.com
Melakukan test koneksi ke situs www.finderonly.com.
Semakin sedikit % loss-nya maka semakin baik koneksinya.
15. tracert
Menampilkan informasi IP Address route.